Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah Jadi sorotan Diskusi Publik dan Laporan Tengah Tahun MCW

Foto bersama para pegiat anti korupsi MCW dengan walikota Malang

Lpm-papyrus.com - Malang Corruption Watch (MCW) soroti transparansi keuangan pemerintah daerah dalam diskusi publik dan laporan tengah tahun MCW dalam acara yang bertemakan “Wis Wayahe Malang Raya Berbenah” bertempat di Gedung Kuliah bersama (GKB) Lantai 1 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (23/07).

Transparansi keuangan merupakan salah satu upaya dalam mencegah adanya perbuatan praktik korupsi yang sering terjadi di daerah.

Wakil koordinator MCW Nursasi Atha dalam paparannya menyampaikan, korupsi yang terjadi di Malang Raya dan di Jawa Timur patutnya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Khususnya oleh penyelenggara Negara, aparat penegak hukum dan pejabat publik.

"Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus membuka seluas-luasnya akses partisipasi dan akses informasi kepada publik dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga ada proses transparansi terhadap seluruh warga masyarakat," paparnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Penasihat wadah pegawai KPK Nanang Farid Syam, mengutarakan bahwa kurang adanya transparansi membuat masyarakat merasa kesulitan mendapatkan pelayanan yang baik.

"Masyarakat harus lebih banyak mengkritisi hal-hal yang mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak layak karena yang paling dasar daripada keinginan masyarakat adalah pelayanan prima, maka dari itu birokrasinya juga harus di ubah harus ada transparansi di dalamnya agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan apapun," tegasnya. (rajab)