Mampukah Kita Beradaptasi dengan Kebijakan NEW NORMAL?

Bernadus Ifandy Putra Yan Bupu (gambar: papyrus) 

Papyrus - Tatanan baru atau disebut  New Normal adalah kebijakan yang diambil pemerintah pusat untuk menstabilkan kembali keadaan perekonomian yang kian memburuk sebagai akibat yang ditimbulkan oleh pandemik Covid-19.

Penerapan new normal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

New Normal juga bagian dari amanat yang tercantum dalam UUD 45 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap warga Negara  berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Seperti dilansir dari pojoksatu.id, New normal merupakan  sebuah istilah yang sering digunakan dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk pada kondisi dimana keuangan yang kembali membaik usai krisis 2007-2008 l, resesi Global 2008-2012 dan Pandemi Covid-19 sekarang.

Semenjak itu istilah ini mulai lazim digunakan di berbagai konteks untuk  mengimplikasikan suatu hal yang dulunya tidak normal menjadi lazim dan kini mulai umum di gunakan.

Kebijakan New Normal merupakan  langkah lanjutan setelah  penerapan  aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia. Jika dalam PSBB pemerintah mengatur ketat aktivitas masyarakat seperti bekerja, belajar, berdagang dan bersosialisasi, maka akan ada sedikit kelonggaran pada tahap New Normal.

Kondisi  New Normal ini memaksa kita untuk mampu menyesuaikan diri kita dengan virus covid–19 dan mampu memproduksi anti virus sendiri untuk mempertahankan kekebalan tubuh kita  sembari menunggu anti virusnya yang sampai sekarang belum ada kejelasan.

New Normal juga berdampak  pada  sejumlah aktivitas ekonomi yang sebelumnya dihentikan selama  PSBB yang bisa kembali beroperasi.

Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus tetap produktif tetapi juga aman dari wabah penyakit infeksi  Covid-19. Untuk itu, presiden  meminta masyarakat harus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan sebelum masuk ke dalam pola hidup new normal.

Kita sebagai masyarakat yang baik tentu saja  harus menaati setiap kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan demi menekan penyebaran covid-19.

Tetapi banyak masyarakat yang masih meragukan kebijakan yang diambil pemerintah pusat ini karena dirasa sangat terburu-buru dikarenakan masih banyaknya kasus covid-19 ini dan sampai sekarang  belum ada penurunan.

Data selasa, 26 Mei 2020 menyebut ada 415 kasus baru dengan total 23.162 pasien positif di seluruh Indonesia yang tentu saja membuat banyak masyarakat menjadi bingung.

Tapi sebagian masyarakat  juga ada yang setuju dengan kebijakan tersebut dikarenakan perekonomian mereka yang  semakin menurun dengan adanya PSBB.

Banyak pengusaha-pengusaha  kecil yang gulung tikar dan PHK dimana-mana. Dengan kebijakan New normal ini diharapkan mampu memutar kembali roda perekonomian masyarakat ini.

Tak terkecuali  aspek pendidikan yang dituntut untuk menerapkan kebijakan dan aturan yang telah disampaikan pemerintah pusat. Yang menjadi pertanyaan besar apakah mereka mampu menerapkan kebijakan New Normal ini ?

Saya selaku Mahasiwa yang sudah mengikuti perkuliahan online selama 1 semester yang saya rasakan sudah sangat efektif dalam menekan penyebaran covid-19. Ini salah satu langkah ampuh pemerintah dalam menekan penyebaran covid–19 di kalangan masyarakat dan sekolah dengan kebijakan physical distancing.

Namun mekanisme yang berlaku secara tiba-tiba ini, menarik respon dari pendidik mahasiwa dan orang tua yang kaget. Model pembelajaran dengan penerapan TI 

(Tecnology information) ini dianggap sebagai tantangan baru khususnya  bagi Indonesia bagian timur.

Dikarenakan kesulitan beradaptasi dengan mekanisme yang dianggap masih sulit khususnya untuk pelosok kampung yang terkendala dengan susah sinyal, masalah paket data hingga daerah yang terkena pemadaman listrik hampir tiap hari.

Harapan saya dengan diterapkannya  New Normal aktifnya kuliah tatap muka disertai dengan sektor perekonomian dan tempat ibadah mampu meningkatkan kembali kualitas pendidikan di Indonesia terutama di daerah saya NTT. Akan tetapi tentu saja harus sesuai dengan standar protokol kesehatan  yang sangat ketat.

Bapak Gubernur NTT pun tidak tinggal diam dalam menanggapi kebijakan dari Pemerintah pusat tentang New normal. 

Bapak gubernur, wakil gubernur bersama kapolda NTT dan para Bupati, Kapolres, dendim sedaratan propinsi NTT pada  selasa, (26/5) pukul 11.15 wita adakan video Teleconference. 

Dalam hasil video convers bapak Gubernur menyampaikan beberapa hal diantaranya semua kebijakan yang diambil WHO untuk menangani covid-19 seperti ke New Normal tidak mampu diterapkan di NTT. Menurutnya, virus corona tidak mematikan yang justru lebih berbahaya adalah penyakit DBD karena banyak nyamuk yang tidak ada batasan dan tidak  bisa di karantina ditracing.

Bahkan yang mati karena DBD ada 55 orang sedangkan yang mati karena covid di NTT hanya 1 itupun karena penyakit bawaan (tifus).

Gubernur melanjutkan, khusus di NTT maksimal tanggal 15 juni 2020 aktivitas harus kembali normal. Dia juga menegaskan bahwa Pemimpin yang paling buruk di dunia adalah pemimpin yang penakut. Bodoh tidak apa apa, tapi kalau penakut itu salah orang NTT.

Gubernur mengatakan jika masyarakat NTT tidak bisa mengikuti kebijakan WHO. Orang WHO tidak pernah berkebun, tidak pernah pegang linggis, mereka hanya mampu membuat standar saja tetapi tidak bisa di terapkan di seluruh Negara.

Jadi kita tidak perlu takut untuk mengikuti kebijakan pemerintah karena setiap kebijakan yang diambil sudah melalui proses yang panjang dan dipikirkan matang-matang. Kita hanya perlu menaati dan melaksanakan  dengan baik  sesuai protokol kesehatan yang berlaku. (Bernadus Ifandy Putra Yan Bupu)