Kenang 100 Hari Tragedi Kanjuruhan, Suciwati Istri Almarhum Munir : Pemerintah Sewenang-Wenang

Suciwati, istri almarhum Aktivis HAM Munir Said Thalib saat menyampaikan materi pada acara Talk Show dan diskusi bersama, dalam kegiatan Festival Solidaritas Kampung Kota, di Jalan. Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Sabtu, 14/01

Papyrus - Dalam rangka memperingati 100 hari Tragedi Kanjuruhan, Pemuda Mergosono menyelenggarakan Festival Solidaritas Kampung Kota, dan salah satu pemateri Suciwati, istri almarhum aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib, mengharapkan masyarakat untuk terus menyuarakan kasus Munir dan Tragedi Kanjuruhan, kepada pemerintah yang sewenang-wenang dalam menegakan hukum.  

Suciwati mengatakan, bahwa kasus tragedi Kanjuruhan dan kasus Munir, merupakan kesewenang-wenangan dari pemerintah. Karena, terdapat ratusan orang yang meninggal.

"Kalau saya melihat, ini jelas adalah suatu kesewenang-wenangan. Ada 130 orang meninggal, dan Presiden hanya menyampaikan turut berduka cita. Gampang saja dia bicara seperti itu. Ayo, bikin Indonesia setengah tiang, dan juga nanti Stadion Kanjuruhan mau dirobohkan, konteksnya apa," katanya pada Sabtu, 14/01 di Jalan. Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. 

Suciwati menambahkan, kasus tersebut termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara kasat mata, serta harus mengangkat para terduga pelaku pelanggaran HAM.

"Saya mau bilang, ini langkah awal bagi kita mengetahui Presiden yang seperti itu. Dalam kasus-kasus yang telah terjadi, merupakan suatu pelanggaran HAM yang bisa dilihat secara kasat mata. Namun nyatanya yang terjadi, pemerintah mengangkat para terduga pelaku pelanggaran HAM, ke dalam ruang kekuasaan. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya," tambahnya. 

Suciwati juga menuturkan, akibat dari kontrol sipil yang kurang bekerja sama, membawa masyarakat ke dalam sebuah ruang. Di mana, penjahat sangat mudah untuk masuk dalam sebuah kekuasaan.

"Bahkan hari ini, kita dihadapkan pada sebuah ruang, di mana penjahatnya bisa masuk dalam kekuasaan. Hal ini, sebagai akibat dari kontrol sipil yang kurang sebetulnya," katanya.

Dalam sesi diskusi bersama itu, Suciwati menegaskan, agar masyarakat bisa terus mendorong aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang selalu mencoba untuk menyeleweng. 

"Kawan-kawan semua harus selalu mendorong di DPR. Supaya suara-suara rakyat bisa didengar dan wakil rakyat benar-benar didorong. Sehingga, mereka tidak selalu melakukan penyelewengan," tegasnya. (Beatriks Uta/Jhon Stone Masir)